Bencana alam, khususnya di Sumatra, makin menyingkapkan adanya krisis kepemimpinan di negeri ini. Banyak pemimpin, dari pusat hingga daerah yang tidak berkompeten.
Alih-alih mengayomi rakyat, banyak pemimpin yang malah memperlihatkan sikap haus kekuasaan, arogansi, nir-empati dan pelanggaran etika. Dalam persoalan mitigasi bencana di Sumatera, bukannya terbuka terhadap kritik, penguasa malah melarang media massa memberitakan kekurangan Pemerintah.
"Saya minta maaf karena saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Saya tidak bisa selesaikan tiga hari, lima hari," kata Presiden.
Padahal jelas, beliau memiliki ”tongkat kekuasaan” yang bisa digunakan untuk menolong, melindungi dan menyelamatkan rakyat dengan cepat. Sayangnya, untuk sekadar menetapkan status ”bencana nasional” saja enggan.
Nyata Krisis Kepemimpinan
"Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan... ditandai dengan langkanya negarawan sejati dan justru melimpahnya politisi yang hanya mengejar kekuasaan."
— Prof. Fransisco Budi Hardiman (Guru Besar Filsafat UPH)
Krisis ini juga ditandai dengan sikap para pemimpin yang menormalisasi pelanggaran etika. Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, menegaskan krisis keteladanan memperparah fenomena degradasi moral. Ketidakpatuhan pemimpin pada etika akan menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran.
Korupsi Dana Desa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan jumlah kasus korupsi dana desa sejak 2015 hingga 2024 telah terjadi 851 kasus yang menjerat 973 pelaku dan 50% di antaranya merupakan oknum kepala desa.
Iman dan Takwa Kuncinya
Krisis ini berakar pada asas sekularisme—pemisahan agama dari kehidupan dan kekuasaan. Saat agama dicabut dari kekuasaan, tak ada kendali kuat yang mengikat pemimpin. Aturan yang membelenggu syahwat kekuasaan bisa diubah dengan mudah untuk melegitimasi ambisi, karena aturan tersebut berasal dari manusia.
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ
"Siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia akan melihat (balasan)-nya" (TQS az-Zalzalah [99]: 8).
Rasulullah saw. telah mengingatkan secara spesifik tentang amanah kekuasaan yang dikhianati: "Kepemimpinan itu adalah amanah. Nanti pada Hari Kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan hak..." (HR Muslim).
Keteladanan Abu Bakar
Memuntahkan makanan yang didapat dari jalan haram dan mengembalikan kelebihan uang belanja keluarga ke Baitul Mal.
Ketegasan Umar bin Khaththab
Menyita unta milik putranya yang memanfaatkan fasilitas negara dan berkhotbah dengan jubah yang memiliki empat belas tambalan.
Adil dengan Hukum Islam
Keadilan hakiki menuntut sistem hukum yang berasal dari Tuhan Yang Mahaadil. Sebaik apa pun moral pemimpin, jika ia tidak menjalankan hukum Allah, maka hakikatnya ia telah berlaku zalim (QS al-Maidah [5]: 45).
"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin?"
— TQS Al-Maidah [5]: 50
Syariah Islam melindungi hak masyarakat dengan mengatur kepemilikan umum seperti barang tambang, hutan, dan sungai di bawah pengelolaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini kontras dengan Kapitalisme yang membolehkan korporasi menguasai SDA hingga memicu kesenjangan dan bencana.
Krisis kepemimpinan di tanah air akan mendapatkan jalan keluar ketika negara ini menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan dalam institusi Khilafah.
Hikmah
"Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di samping kanan Ar-Rahmaan ’Azza wa Jalla... Mereka itulah yang berlaku adil di dalam kekuasaan, keluarga dan semua urusan yang mereka pegang."
— HR Muslim